Berita serta Informasi Penerbangan Terkini serta Terbaru Hari Ini

Category: Travel | No comments

Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Di dalam hal penerima kargo, setelah diberitahu sesuai dengan waktu yang diperjanjikan tidak memutuskan kargo, semua biaya dalam ditimbulkannya menjadi tanggung jawab penerima kargo. Pengirim bertanggung jawab atas kerugian dalam diderita oleh pengangkut / pihak lain sebagai gara-gara dari ketidakbenaran surat muatan udara yang dibuat akibat pengirim. Pengangkut wajib menyediakan prioritas pengiriman dokumen penting yang bersifat segera dan kargo yang memuat barang mudah rusak dan/atau ekspress busuk. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi bila tidak ada penerbangan yang lain ke tempat tujuan.

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan akibat Pemerintah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 352 ayat dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penanggulangan tindakan melawan hukum serta penyerahan tugas dan komando penanggulangan diatur dalam Peraturan Menteri. Kantong diplomatik tidak boleh diperiksa, kecuali atas permintaan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri serta pertahanan negara. Penumpang serta kargo tertentu dapat diberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keamanan. Menteri memberikan rekomendasi penggunaan frekuensi radio untuk menunjang operasi penerbangan pada luar frekuensi yang sudah dialokasikan. jalur udara keberangkatan dan jalur udara kedatangan. Ketentuan lebih lanjut tentang tingkat kebisingan, pencemaran, juga pemantauan dan pengelolaan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

menyusun program pelatihan di bidang penerbangan buat mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel penerbangan yang dipekerjakannya. Pemerintah mengarahkan, membimbing, lalu mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penerbangan disusun dalam design yang ditetapkan oleh Menteri. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di aspek penerbangan.

Hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 tahun terhitung telah tanggal seharusnya kargo serta bagasi tersebut tiba di tempat tujuan. Klaim atas keterlambatan atau tidak diterimanya bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat seharusnya diambil oleh penumpang. Klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan di saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang.

Di dalam hal terjadi perubahan perihal lingkungan strategis, tatanan kebandarudaraan nasional dapat ditinjau lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Menteri menetapkan tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 buat jangka waktu 20 1 tahun. Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan multimoda diatur melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan bertambah lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dengan Peraturan Menteri. Pengangkut dilarang membikin perjanjian atau persyaratan istimewa yang meniadakan tanggung jawab pengangkut atau menentukan penentu yang lebih rendah dari batas ganti kerugian yg diatur dalam Undang-Undang terkait. Pengangkut dapat menuntut sisi ketiga yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap penumpang, pengirim, atau penerima kargo yang menjadi tanggung jawab pengangkut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan besaran ganti kemalangan, persyaratan, dan tata teknik untuk memperoleh ganti kesialan diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut tentang ketentuan dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian juga tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur oleh Peraturan Menteri. Ketentuan bertambah lanjut mengenai persyaratan, struktur cara dan prosedur menghasilkan lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Gaya Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan kebandarudaraan diatur dengan Peraturan Menteri.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>